Pedoman Penerimaan siswa Baru 2011/2012

Pedoman Penerimaan siswa Baru 2011/2012 –
Sahabat Pustakers, kali ini saya akan mempublikasikan pedoman
penerimaan siswa baru atau PSB tahun pelajaran 2011 / 2012. Pedoman ini
ditujukan kepada pihak sekolah dan juga pihak orang tua / wali siswa agar memahami betul tentang gimana cara atau tatacara pedoman PSB tahun ini.

Berikut Pedomannya:

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
MENTERI AGAMA
NOMOR 04/VI/PB/2011 dan NOMOR MA/111/2011
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/
RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI AGAMA,
Menimbang :

• bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudhatul
  athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah perlu dilakukan secara,
  obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
  
• bahwa untuk melaksanakan penerimaaan peserta didik baru pada taman
  kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah
  sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pedoman;
  
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
  huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan
  Nasional dan Menteri Agama tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
  Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan
  Sekolah/Madrasah;
  

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
   Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
   Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
   
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
   
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
   Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
   Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
   Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
   Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
   Negara;
   
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi
   untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK/RA/BA dan
   sekolah/madrasah.
   
2. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada
   TK/RA/BA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran
   baru.
   
3. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru
   pada TK/RA/BA dari TK/RA/BA lain dan sekolah/madrasah dari
   sekolah/madrasah lain.
   
4. Iuran adalah kewajiban peserta didik membiayai proses pendidikan pada sekolah/madrasah yang diikutinya.
   
5. Sumbangan pendidikan adalah dukungan finansial atau nonfinansial
   yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik kepada TK/RA/BA dan
   sekolah/madrasah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya
   serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun
   prestasi akademik/ nonakademik peserta didik.
   
6. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
   
7. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan
   pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang
   pendidikan dasar dan menengah.
   
8. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara
   nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
   
9. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah
   nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata
   rapor untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK.
   
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN
    adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan,
    nilai UN, dan NA.
    
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar
    sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang
    memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
    
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar
    sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang
    memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
    
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu
    bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal
    yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)
    tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
    
14. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul
    Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan
    pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
    menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
    anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
    
15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu
    bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
    pada jenjang pendidikan dasar.
    
16. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah
    satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
    menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
    jenjang pendidikan dasar.
    
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah
    salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
    pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,
    MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
    yang diakui sama atau setara SD atau MI.
    
18. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah
    satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
    menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
    jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain
    yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau
    setara SD atau MI.
    
19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah
    satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
    umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,
    atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
    diakui sama/setara SMP atau MTs.
    
20. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu
    bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
    menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
    jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
    lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama
    atau setara SMP atau MTs.
    
21. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah
    salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
    pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan
    dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
    belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
    
22. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah
    salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
    yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam
    pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
    bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
    sama atau setara SMP atau MTs.
    
23. Dinas provinsi adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
    
24. Kantor wilayah kementerian agama adalah Kantor wilayah kementerian agama di provinsi.
    
25. Kantor kementerian agama adalah Kantor kementerian agama di kabupaten/kota.
    
26. Dinas kabupaten/kota adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.
    

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah
bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia
sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah harus berasaskan:

• obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta
  didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di
  dalam Peraturan Bersama Menteri ini;
  
• transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
  bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua
  peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin
  terjadi;
  
• kuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat
  dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  dan
  
• tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia
  sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan
  Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan,
  dan status sosial (kemampuan finansial).
  

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah:

• berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
  
• berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
  

Pasal 5

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada
   SD/MI: a) telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas)
   tahun wajib diterima; b) paling rendah berusia 6 (enam) tahun;
   dan c) yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan
   atas rekomendasi tertulis dari psikolog professional.
   
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB yaitu anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
   

Pasal 6

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh)
   SMP/MTs: a) telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket
   A; b) memiliki SKHUN SD/MI/SDLB; dan c) berusia paling tinggi 18
   (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. b) memiliki SKHUN
   SD/MI/SDLB; dan
   

Pasal 7

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA
   adalah: a)telah lulus dan memiliki ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B;
   b)memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan c)berusia paling tinggi 21 (dua
   puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
   
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah anak yang tamat dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB.
   
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh)
   SMK/MAK: a) telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki
   ijazah; b) memiliki SKHUN; c) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu)
   tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan d) memenuhi syarat sesuai
   dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi
   keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.
   

Pasal 8

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

• jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
  
• jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 8 (delapan) orang; dan
  
• jumlah peserta didik pada SMK/MAK dalam satu rombongan belajar/kelas
  paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi
  keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial,
  serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang
  untuk bidang studi keahlian lainnya.
  

Pasal 9

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK/RA/BA dan
sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui
tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta
didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.

Pasal 10

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan
   berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh
   sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
   
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA.
   

Pasal 11

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/SMPLB
   dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir pada Program Paket
   A, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia
   calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di
   bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
   
2. Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
   

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/SMALB
dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B,
dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah,
usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di
bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta
memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta
didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

Pasal 13

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK
   dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik
   baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi
   keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan
   sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah dan institusi
   pasangan/asosiasi profesi.
   
2. Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan,
   seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan
   mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia
   calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di
   bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta
   memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta
   didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
   

Pasal 14

1. Perpindahan peserta didik baru antarsekolah/antarmadrasah dalam satu
   kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau
   antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala
   sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan
   dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/kantor
   kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama sesuai
   kewenangannya.
   
2. Perpindahan peserta didik baru dari sekolah/madrasah Indonesia di
   luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah
   asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepala dinas
   kabupaten/kota/ provinsi/kantor kementerian agama/kantor wilayah
   kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
   
3. Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke
   satuan pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
   Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan
   Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam sesuai dengan
   kewenangannya.
   

Pasal 15

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs negeri tidak
   dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun
   kepada calon peserta didik.
   
2. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs swasta diatur
   biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling
   sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari
   keluarga ekonomi kurang mampu.
   
3. Penerimaan peserta didik baru pada SMA/MA dan SMK/MAK diatur biaya
   penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling
   sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari
   keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya
   penerimaan atau tidak dipungut biaya.
   
4. Penerimaan peserta didik baru pada TK/RA/BA diatur biaya
   penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling
   sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari
   keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya
   penerimaan atau tidak dipungut biaya.
   

Pasal 16

Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik
diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK/RA/BA atau
sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima
sebagai peserta didik.

Pasal 17

1. Dinas provinsi/kantor wilayah kementerian agama dan dinas pendidikan
   kabupaten/kota/kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangan
   masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran
   dan penerimaan peserta didik baru.
   
2. Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah/madrasah mengikutsertakan komite sekolah/madrasah.
   

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman
Kanak-Kanak dan Sekolah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011
MENTERI AGAMA,
TTD.
SURYADHARMA ALI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 351

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003